Lembaga Keterampilan Zanuliyah

ROKOK HERBAL FREZH

sadali — Sat, 14 May 2011 17:05:38 +0000

Manfaat Rokok Herbal Frezh
1. Tidak Beresiko Buruk Bagi Kesehatan, bahkan menjadi terapi kesehatan bagi pecandu rokok non herbal.
2. Dapat menambah pendapatan sampingan karena system pemasaran menggunakan system member.
info lebih lanjut klik link berikut ini

dan download file berikut :
HERBAL FREZH

KREASI PHOTO ANAK

sadali — Fri, 10 Dec 2010 06:50:16 +0000

YANG BERMINAT BISA HUBUNGI SAYA, KONTAK VIA EMAIL DI FB

AD KEMBALI MEMIMPIN PD DMI KOTA BATAM

sadali — Sun, 31 Oct 2010 05:12:53 +0000

Pak AHDMAD DAHLAN ( Wali Kota Batam ) terpilih kembali secara aklamasi sebagai Ketua UMUM Pengurus Daerah ( PD ) Dewan Masjid Indonesia ( DMI ) Kota Batam Periode 2010 – 2015 pada Musyda PD DMI ke 4 di Goodway Hotel pada Hari Sabtu Tanggal 30 Oktober 2010.

BERKREASI DG VLOOKUP DI EXCEL

sadali — Thu, 16 Jul 2009 14:27:00 +0000

Setelah di otak atik ternyata dengan fungsi terapan vlookup pada Excel, kita dapat membuat sebuah sebuah angka pencari data, mungkin ada rumus lain yang dapat di terapkan hanya saya saja yang belum ketemu, melalui artikel ini saya berharap kita bisa sharing pengetahuan. Dari yang saya temukan ini saya berhasil membuat tabel kontrol pembayaran SPP yang disesuaikan dengan bulan pembayaran. Perhatikan gambar berikut :

Keluar Batam Bisa Bawa Kendaraan

sadali — Tue, 07 Jul 2009 00:26:37 +0000

Kamis, 19 Februari 2009 BATAM, METRO:

Sarana transportasi laut merupakan kebutuhan penting bagi masyarakat Kepulauan Riau, khususnya Batam. Untuk itu PT Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan (ASDP) Telaga Punggur, menyediakan transportasi laut yang relatif murah dan terjangkau.

Jika selama ini penumpang yang hendak bepergian ke luar Batam tidak bisa membawa kendaraan, namun melalui kapal jenis roll on-roll of (Roro), siapapun bisa bepergian ke tempat tujuan sambil membawa kendaraannya. Terutama warga yang ingin bepergian ke Tanjungpinang maupun Bintan, melalui Tanjunguban. Setiap hari, ASDP berlayar dua kali ke Tanjunguban. Yakni pukul 10.00 WIB dan pukul 16.00 WIB. Sementara, dari Tanjunguban berangkat pukul 08.00 WIB dan pukul 13.00 WIB. Cara bepergian sambil membawa kendaraan tidak terlalu rumit. Beberapa persyaratan yang harus dilengkapi antara lain fotokopi BPKB, STNK, SIM, KTP dan surat jalan dari pihak kepolisian. Bahkan, di pelabuhan sendiri telah tersedia kantor untuk pengurusan surat jalan tersebut, yang sudah berjalan sejak tiga tahun terakhir. Hal itu dibenarkan Djarbidi, Manajer Operasi ASDP Telaga Punggur. “Namun saat ini, cuma satu armada yang beroperasi dari 3 kapal yang tersedia. Yakni KMP Kolabate untuk angkutan reguler, KMP Sri Gemilang untuk pengangkutan LPG, Aftur, CO2 yang saat ini masih dalam perbaikan, dan KMP Parai, yang kini dipinjamkan untuk membantu sarana transportasi laut di Bangka” ujarnya, Rabu (18/2). Mulai awal Februari, lanjutnya, ASDP sudah memberlakukan tarif baru, yang turun rata-rata 5 persen dari tarif sebelumnya. Tarif baru tersebut, kelas bisnis untuk dewasa ber-AC Rp16.600, kelas bisnis anak-anak ber-AC Rp13 ribu, kelas ekonomi dewasa Rp14.500, dan kelas ekonomi anak Rp11.500. Untuk kendaraan, dibagi delapan golongan. Golongan I untuk jenis sepeda ontel, Rp 12.ribu. Golongan II untuk sepeda motor Rp24 ribu, dan Golongan III untuk roda 3 atau bajaj Rp126 ribu. Golongan IV dibagi dua, untuk kendaraan penumpang jenis sedan, kijang dan sejenisnya Rp173.500, dan untuk pick-up atau boks barang roda 4, Rp154.500. Tarif untuk Golongan V juga dibagi dua. Untuk bus (sedang) penumpang Rp314 ribu, dan truk (sedang) pengangkut barang Rp272.500. Golongan VI juga dibagi dua tarif. Untuk bus penumpang besar Rp439.500, dan truk besar pengangkut barang Rp414 ribu. Sedangkan golongan VII jenis tronton dan kontainer tarifnya Rp522 ribu, dan Golongan VIII kendaraan jenis alat berat Rp774 ribu per unit. Sedangkan untuk barang, tarif sekali angkutnya Rp9.500 per ton atau meter kubik.(CR3)

Posmetro Batam

Kepri Peringkat 4 STQ Nasional

sadali — Sun, 14 Jun 2009 07:32:25 +0000

Jumat, 12 Juni 2009 ( Sijori Mandiri )

Mukhlis Saputra Juara Nasional Lagi

BATAM – Kabar membanggakan untuk Kepri kembali hadir di ajang tilawatil quran nasional. Kegembiraan itu datang setelah juara MTQ Nasional di Banten, Mukhlis Saputra keluar sebagai yang terbaik tingkat nasional di ajang Seleksi Tilawatil Quran, di Jakarta, bidang tahfizh satu juz tilawah putra kemarin. Pretasi membanggakan anak Pulang Geranting Belakang Padang diikuti oleh kesuksesan Kepri yang keluar sebagai peringkat keempat dalam STQ Nasional kali ini. Hasil ini membuat provinsi kedua termuda di Indonesia ini, hanya terpaut satu poin dari Provinsi Jawa Barat yang berada di peringkat ketiga. Sementara itu, DKI Jakarta berhasil menempatkan diri di peringkat pertama, disusul Provinsi Banten di peringkat kedua.

Sekretaris Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran Kepri, H. Mahadi Rahman, SQ ketika dihubungi di Jakarta kemarin mengaku senang dan terharu atas prestasi yang diukir kafilah Kepri. Menurutnya, prestasi ini adalah buah dari kesungguhan Gubernur Kepri Ismeth Abdullah dalam mendorong pengembangan Al Quran di Kepri.

“Insya Allah, besok kafilah Kepri akan mendarat di Batam,” ungkap Mahadi kemarin.

Dalam STQ tingkat nasional, Kepri mengirim 14 orang peserta. Provinsi yang dipimpin mantan Ketua Otorita Batam ini mengikuti berbagai cabang, mulai dari tilawah anak-anak, dewasa , hafiz satu juz, lima juz, sepuluh juz sampai 30 juz.

Sebelum berangkat ke Jakarta mengikuti STQ, kafilah Kepri digembleng selama 10 hari di Quran Center oleh dewan hakim nasional.

“Alhamdullillah lah, berkat usaha keras, Provinsi Kepri bisa naik tiga tingkat dari STQ sebelumnya. Dalam STQ sebelumnya, Kepri hanya finis diurutan ketujuh,” imbuh Mahadi.

Kepala Bagian Keagamaan Biro Kesra Provinsin Kepri ini dalam kesempatan itu juga menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Gubernur Ismeth Abdullah dan Ketua LPTQ Kepri, H.M Sani yang telah men-support kafilah Kepri sehingga meraih prestasi membanggakan ini.

Dia tidak lupa menyampaikan terima kasih kepada masyarakat Kepri yang telah memberikan doa dan restunya. Semoga prestasi ini lanjutnya, terus memacu pengembangan Alquran di provinsi seribu pulau ini.

Selain Mukhlis, Kepri meraih juara II bidang tilawah dewasa putra atas nama Irhan. Kemudian juara II tilawah dewasa putra, afriatines, juara III tahfiz quran 30 juz putri, Faridah Fransiska dan harapan I tahfiz 1 juz tilawah putri, Ulfa Syukria. Kesemua pemenang ini juga merupakan orang-orang yang ada di Quran Center Kepri. (sm/rg)

http://sijorimandiri.net/fz/index.php?option=com_content&task=view&id=11989&Itemid=37

Pelempar Sepatu pada Bush Cari Suaka Politik di Swiss

sadali — Tue, 20 Jan 2009 14:32:52 +0000

Selasa, 20 Januari 2009

Jenewa- Muntazer al-Zaidi, jurnalis Irak yang melemparkan sepatunya pada Presiden USA George W. Bush di Baghdad 14 Desember lalu, saat ini sedang meminta suaka politik di Swiss.

Hal itu dikatakan pengacaranya Pogia di Jenewa seperti dikutip koran harian La Tribune de Geneva, Senin (19/1).

” Pada awal bulan keluarganya menghubungi saya melalui ICRC (International Committee of the Red Cross) dan saya akan menulis surat kepada departemen federal (kementerian) urusan luar negeri untuk mendorong Swiss agar memberikannya suaka politik,” kata pengacara Mauro Poggia.

“Swiss bisa memberikannya suaka politik tanpa menempatkan posisinya melawan intervensi Amerika di Irak,” katanya.

Zaidi (29), seorang jurnalis di televisi Al-Baghdadia, dihadapkan di Pusat Pengadilan Kriminal Irak pada 31 Desember atas tuduhan ‘perlawanan terhadap seorang kepala negara selama kunjungan resmi’ dan dia terancam hukuman 15 tahun penjara jika terbukti bersalah. Namun pengadilan memutuskan untuk menunda pemeriksaan seraya menunggu pengajuan kenaikan banding.

Meskipun banyak warga Irak mendukung aksinya, namun Zaidi berada “dalam jangkauan para ekstrmis,” kata pengacara seraya menambahkan, “Dia tidak bisa lagi bekerja sebagai jurnalis tanpa menderita karena adanya tekanan yang mengerikan… hidupnya bisa menjadi neraka di negaranya.”

“Jika menetap di Jenewa, ia bisa bekerja sebagai jurnalis PBB, yang mempunyai kantor pusat wilayah Eropa-nya di sini,” jelas Poggia. (sm/mi)

http://sijorimandiri.net/fz/index.php?option=com_content&task=view&id=5469&Itemid=35

Kisah Pembongkaran Sistem Pemilu

sadali — Mon, 05 Jan 2009 12:40:46 +0000

Posted by: agussetiawan007 on: 5 Januari 2009

In: Opini| Politik
Comment!

Mohammad Fajrul Falaakh

Delapan hakim, bukan sembilan, bersidang di Mahkamah Konstitusi dan mengubah sistem pemilihan umum DPR/DPRD. Tujuh hakim sependapat, kursi parlemen harus diberikan kepada calon anggota legislatif dengan suara terbanyak dan bukan berdasarkan nomor urut dari partai politik.

Ukuran itu sesuai dengan makna subtantif kedaulatan rakyat dan keadilan, katanya. Namun, MK tidak menunjukkan proporsionalitas-keadilan di antara formula suara terbanyak yang lebih konkret: minoritas terbesar (plurality-majority), mayoritas sederhana, atau mayoritas absolut? MK meyakini, putusannya tidak menyebabkan kekosongan hukum sehingga KPU dapat menetapkan caleg terpilih. Dapatkah KPU menetapkan caleg terpilih hanya berdasarkan satu tanda di kertas suara (untuk caleg atau parpol?), tetapi tanpa ketentuan tentang cara membagi kursi kepada caleg?

Putusan MK No 22 dan 24/ PUU-VI/2008 ”hanya” membatalkan Pasal 214 UU Pemilu 2008, tetapi berimplikasi luas. MK menghapuskan sistem caleg parpol (Pasal 52) dengan ambang batas keterpilihan, menggagalkan tindakan afirmatif bagi caleg perempuan pada ”nomor jadi” (Pasal 55), dan memubazirkan potensi suara kepada parpol (Pasal 153). Berwenangkah MK mengubah sistem pemilu DPR/DPRD dengan cara demikian? Akan diamkah parpol dan kadernya pada ”nomor jadi”?

Cara membagi kursi

Pembagian kursi parlemen perlu dipahami menurut sistem pemilu. Berdasarkan formula pemilihannya, terdapat tiga tipe pemilu: keterwakilan berdasarkan suara terbanyak (majoritarian), proporsional, dan semiproporsional. Ketiga tipe melahirkan sembilan jenis sistem pemilu, masing-masing mengandung unsur berikut: cara pencalonan (misalnya party list, primary), cara memberikan suara (misalnya direct two-round, preferential), teknik menandai kertas suara, batas dan besaran daerah pemilihan, serta formula pemilu untuk mengonversi suara menjadi kursi parlemen (termasuk ada-tidaknya berbagai threshold).

Tipe proporsional dirancang untuk menghindari disparitas hasil pemilu pada tipe majoritarian. Tipe proporsional membagikan kursi kepada parpol atau caleg berdasarkan proporsi suara yang diperoleh. Tujuan ini dicapai melalui desain daerah pemilihan dengan banyak kursi (Pasal 22). Karena peserta pemilu DPR/DPRD adalah parpol, perolehan kursi parpol harus diketahui, diawali dengan menetapkan bilangan pembagi pemilih (BPP) untuk suatu dapil (sebutlah proporsionalitas ”harga” kursi) yaitu 100 persen BPP. BPP untuk kursi DPR diperoleh dari pembagian jumlah suara semua parpol, yang mencapai ambang batas perolehan suara 2,5 persen dari suara nasional, di suatu dapil dengan jumlah kursi di dapil tersebut.

BPP untuk kursi DPRD diperoleh dari pembagian jumlah suara semua parpol di suatu dapil, termasuk parpol yang tidak mencapai 2,5 persen batas suara nasional. Kemudian perolehan kursi parpol dapat dihitung (Pasal 205-212), untuk dibagikan kepada caleg dalam daftar parpol.

Pasal 214 menentukan cara membagikannya berdasarkan threshold, sebagai variasi terhadap List-PR system. Pertama, caleg yang memperoleh 100 persen BPP akan memperoleh kursi tanpa gangguan (huruf c). Kedua, threshold bagi caleg untuk memperoleh kursi adalah 30 persen BPP (huruf a). Ketiga, kursi dibagi berdasarkan nomor urut jika tidak ada caleg yang mencapai threshold (huruf d, huruf e). Keempat, jika beberapa caleg memperoleh suara sama, kursi diberikan kepada caleg peraih threshold dengan nomor urut kecil (huruf b, huruf c).

Petuah MK

Mahkamah Konstitusi menerapkan standar suara terbanyak tanpa menyebut kategori suara terbanyak yang diinginkannya. Karena dasar penentuan pemenang pada pemilu adalah suara terbanyak, kata MK, maka penentuan caleg terpilih harus berdasarkan suara terbanyak secara berurutan dan bukan berdasarkan nomor urut terkecil yang telah ditetapkan.

Penggantian logika kolektif menjadi individual tersebut mengabaikan perjuangan kolektif kepartaian karena, menurut MK, ”… Memberikan hak kepada calon terpilih berdasarkan nomor urut berarti memasung hak suara rakyat untuk memilih sesuai dengan pilihannya dan mengabaikan tingkat legitimasi politik calon terpilih berdasarkan jumlah suara terbanyak.”

MK berpetuah, kedaulatan rakyat dan keadilan dilanggar jika ada dua calon yang mendapatkan suara yang jauh berbeda secara ekstrem, tetapi calon yang mendapat suara banyak dikalahkan oleh calon dengan suara kecil bernomor urut lebih kecil. MK menolak threshold keterpilihan.

MK pun menyamakan pemilu DPR/DPRD dengan DPD. Menjadi adil, lanjutnya, jika pemilihan anggota DPR/DPRD bersifat langsung memilih orang sehingga setiap caleg menjadi anggota legislatif sesuai dengan perolehan suara dalam pemilu. Pendapat MK mendorong List-PR system karena pesertanya parpol, menjadi kompetisi perorangan dalam open List-PR system (MK tak menyebut demikian).

Siasat parpol

Parpol dan kadernya tentu tak tinggal diam. Peraturan pemerintah pengganti undang-undang disiapkan guna membolehkan dua kali pencontrengan pada surat suara. Cara ini untuk menampung potensi suara kepada parpol meski suara caleg (pendatang baru) yang populer dapat dihitung sendiri.

Caleg atau parpolkah yang akhirnya memperoleh kursi? Mana formula untuk mengonversi suara, kepada parpol maupun kepada caleg, menjadi kursi? Memenangkan caleg dengan 100 persen BPP dan threshold 30 persen BPP, kembali ke UU Pemilu 2003, atau berdasarkan nomor urut belaka? List-PR system yang (mulai) dibuka memang memicu pertentangan antarcaleg dalam parpol dan rekonsiliasinya di ranah legislasi.

Desain sistem pemilu memang bukan wewenang MK.

Mohammad F Falaakh Dosen Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta

Kompas Cetak

MK DAN KPU

sadali — Sun, 04 Jan 2009 03:10:07 +0000

Rabu , 31 Desember 2008 19:11:52
MK DAN KPU SUSUN JADWAL PEMILU

Mahkamah Konstitusi (MK) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sepakat akan menjaga dan mengawal pelaksanaan pemilu sebagai pesta demokrasi agar berlangsung secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan Pasal 22E UUD 1945, dan terlaksana sesuai jadwal. Hal ini disampaikan Ketua MK, Moh. Mahfud MD, dalam konferensi pers usai Rapat Koordinasi MK dan KPU di gedung MK, Rabu (31/12).

KPU dan MK, lanjut Mahfud, akan bekerja pada posisi dan proporsi tugas masing-masing. KPU akan menjaga jadwal terlaksananya pemilihan, pengumuman, dan jangka waktu pengajuan perkara ke MK. Sementara MK akan menjaga terpenuhinya jangka waktu penyelesaian perkara. “MK sudah membuat hukum acara supaya sesuai dengan jadwal itu nantinya,” kata Mahfud.

Demi suksesnya pemilu, MK dan KPU akan membuat satu tim untuk menyusun jadwal yang ketat dari hari ke hari. MK akan diwakili oleh Wakil Ketua MK, Abdul Mukthie Fadjar dan Hakim Konstitusi Maria Farida Indrati, sedangkan KPU diwakili oleh anggota KPU, I Gusti Putu Artha dan Andi Nurpati Baharuddin. Tim ini akan menyusun jadwal dengan secepat-cepatnya sesuai ketentuan undang-undang dan kebutuhan teknis yang diperlukan oleh MK dan KPU. “Nanti akan difasilitasi masing-masing Sekjen (Sekretaris Jenderal red.) kedua lembaga ini,” lanjut Mahfud.

Menyangkut putusan MK dalam perkara Nomor 22&24/PUU-VI/2008 tentang suara calon legislatif terbanyak, Mahfud menegaskan putusan itu merupakan payung hukum yang kuat bagi KPU untuk membuat peraturan KPU tentang hal-hal teknis, karena MK tidak berwenang mengatur kecuali memutus dan membatalkan undang-undang.

Menindaklanjuti putusan MK itu, Ketua KPU, Abdul Hafiz Anshary, mengatakan KPU akan membuat peraturan KPU tanpa harus melalui peraturan presiden pengganti undang-undang (perppu). Terkait jangka waktu pemilu, pemungutan suara pemilihan presiden putaran pertama rencananya berlangsung sekitar 28 Juli 2009, sedangkan 3 September 2009 untuk putaran kedua. “Tapi ini belum final, belum kami putuskan. Nanti pastinya setelah dua lembaga ini bertemu untuk menyusun jadwal itu,” tegasnya.

Jelasnya, KPU sepakat jadwal pelantikan anggota DPR RI berlangsung 1 Oktober 2009 dan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden pada 20 Oktober 2009. “Itu tidak akan bergeser, tinggal pengaturan ke dalam (KPU) saja,” pungkasnya. (Wiwik Budi Wasito)

Foto: Dok. Humas MK/Wiwik BW

Pemilih Antusias, Suara Terbanyak

sadali — Fri, 02 Jan 2009 16:11:43 +0000

Suara Terbanyak, Pemilih Antusias

Rabu, 31 Desember 2008

TIBAN – Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang pemberlakuan suara terbanyak bukan saja mendapat respon positif bagi para caleg yang berada di nomor urut “sepatu”, tapi juga. masyarakat pemilih. Mereka mengaku semakin antusias karena bisa memilih langsung figur caleg bersangkutan. “Saya lebih suka memilih figur calegnya dari pada partainya. Berbeda dengan pemilu sebelumnya, kita memilih caleg nomor lima tapi yang terpilih nomor urut satu. Nah pemilu sekarang, tidak berlaku lagi nomor urut jadi saya berkeinginan memilih caleg yang menjadi figur wakil rakyat, dan dia nantinya yang akan mewakili rakyat sesuai pilihan rakyat,” kata Lidya H warga Tiban Koperasi.

Sebelumnya, perempuan yang berprofesi pengusaha ritel ini sangat apatis dengan pemilu, meskipun dirinya tercatat sebagai daftar pemilih tetap (DPT). Karena adanya putusan MK yang memberlakukan sistem suara terbanyak, maka keinginan untuk memilih menjadi semangat.

Disadarinya pemilu adalah proses pergeseran untuk menjadikan kehidupan yang lebih baik.”Coba sejak awal diputuskan sistem suara terbanyak, saya jadi tidak ragu lagi untuk memilih caleg. Karena saya yakin dengan pemilu ini, tatanan kehidupan akan menjadi lebih baik, asalaan wakil rakyatnya sesuai pilihan rakyat,” katanya lagi.

Senada juga dikatakan Rosa, warga Tiban Koperasi Blok K 25, pemilu yang akan datang diharapkan sebagai langkah awal menuju demokrasi di negeri ini. Rakyat bukan lagi memilih kucing dalam karung, tapi wakil rakyat yang akan duduk di lembaga legislatif, mereka yang memiliki kapasitas sesuai pilihan rakyat sehingga bisa mengemban aspirasi rakyat.

“Kami berharap ada pergeseran yang lebih baik, dengan pemilu yang demokrasi diharapkan wakil rakyat kita memiliki kualitas dan bisa mensejahterakan rakyatnya,” harapnya.

Di tempat terpisah, Pengamat Politik Batam, Muhammad Azhar berpendapat, dengan sistem suara terbanyak ini tidak menuntut kemungkinan antusias pemilih akan semakin besar. “Sayangnya putusan MK ini baru-baru ini, coba sejak sebelum penetapan DPT maka antusias pemilih akan semakin besar,” katanya.

Meskipun terlambat putusan MK tersebut, paling tidak akan menambah semangat masyarakat yang tercatat sebagai DPT untuk memilih caleg pyang menjadi figurnya. “Yang tadinya males memilih, dengan putusan tersebut masyarakat jadi ingin memilih karena ada sesuatu yang baru. Istilahnya apa yang menjadi pilihannya bisa berharap terpilih,” kata Rasal mengakhiri.

Pria yang juga Ketua BP7KR ini optimis, kalau pada periode 2009-2014, wakil rakyat yang berjuang di parlemen adalah mereka yang berkualitas dan pro rakyat. Sebab, mereka jadi atas legitimasi langsung rakyat.

“Setidaknya, kalau mereka akan menimalisir kepentingan pribadi dan kelompok dalam setiap menentukan kebijakan. Karena mereka punya beban moral, setelah dipilih langsung masyarakat,” imbuhnya. (sm/ts)

http://sijorimandiri.net/fz/index.php?option=com_content&task=view&id=4606&Itemid=50